Monday, 1 July 2013

Gezi Park: Dialektika Islam Politik dan Sekularisme

Dialektika Islam politik, demokrasi dan sekularisme Turki menjadi bahasan menarik apabila kita melihat paket diskursus legalisasi pembatasan alkohol sekaligus, tidak lama berselang, restrukturisasi Gezi Pak di  Istanbul. Hal ini menarik karena kontrol sosial kalangan yang kontra-pembangunan museum barak militer Osmani dan rencana pembangunan masjid sekaligus pusat perbelanjaan berujung pada resistensi kekuatan Islam politik utama di negeri itu, yakni AKP (Adalet ve Kalkınma Partisi atau Partai Keadilan dan Pembangunan).

Apabila melihat struktur sosial masyarakat Istanbul, hemat saya selalu saja ada dua konteks tempat yang diametral. Tepatnya, simbol Islamis terdapat di kawasan Fatih, sedangkan simbol sekularisme-Kemalisme  terpusat di Taksim. Keduanya saling berkontestasi. Dua titik simpul tersebut kali ini seakan bergeser seiring rencana pemerintah untuk merestrukturisasi Gezi Park persis di samping Taksim Square.
Pergeseran simbol ideologis Islamis dan sekularisme-Kemalisme menjadikan Taksim  sebagai ajang perebutan simbolisasi ideologi. Dalam banyak hal, kontestasi Islamisme dan sekularisme di Turki belakangan ini  banyak memperlihatkan keterpojokan kalangan Kemalis. Terlebih, instrumen demokrasi ternyata menjadi alat legitimasi mengusung Islamic values merangsek  masuk ke dalam negara.

Boleh jadi kalangan sekularis-Kemalis tidak berhasil menciptakan social values sebagaimana diungkapkan Serif Mardin, sehingga Islam politik dapat merebut dan, dalam terminologi Gramsci, menghegemoni Turki. Agama masih berakar kuat dan tidak bisa dilenyapkan begitu saja dari kontestasi publik. Hal ini mengingat Islam yang telah menjadi bagian dari kultur masyarakat Turki tidak berhasil tercerabut dari akarnya; kendati pasca-1923, Turki memproklamirkan diri sebagai negara sekuler.

Apabila ditarik garis sejarahnya, sekularisme berakar-tunjang jauh seelumnya. Sekularisasi diawali oleh kebijakan Sultan Mahmud II 1827-1834 dan berlanjut sampai era Tanzimat 1839-1876 (reformasi) selama kepemimpinan Sultan Abdul Hamid II, yang akhirnya memuncak pada 1923 sebagai penghujung dari imperium Usmani dan lahirnya era republik ketika sekularisme masuk dalam ranah legal formal. Seperti jamak diketahui, sekularisme model Turki yang diterapkan oleh Mustafa Kemal Ataturk membatasi umat beragama untuk mengekspresikan keislaman, pelarangan Fes (topi ala Turki), azan berbahasa Turki, pelarangan berjilbab dalam institusi negara, penutupan Imam Hatip (sejenis madrasah) dan kebijakan refresif lainnya. Ahmet Kuru, ilmuwan politik Turki, menyebut sekularisme jenis ini sebagai sekularisme asertif, dimana negara aktif dalam pemisahan politik dan agama.

Akan tetapi, gejala sekularisme asertif perlahan-lahan mengalami pergeseran. Hal ini dapat dilihat dari beberapa regulasi yang memberikan kelonggaran bagi kaum Islamis untuk mengekspresikan keislaman. Selain itu, Adnan Menderes (Partai Demokrat) mengizinkan pengunaan adzan berbahasa Arab, kebijakan pembukaan kembali sekolah Imam Hatip (madrasah), kurikulum agama dalam sekolah umum, pencabutan larangan jilbab bagi mahasiswi di universitas, dan terakhir pembatasan peredaran alkohol.

Karakater dasar sekularisme Turki, sebagaimana diteliti Ahmet Kuru, sebagai asertif ternyata tidak bisa menciptakan sosial value sebagaimana ditelaah Serif Mardin.  Sehinga, Islamisme berhasil mendominasi struktur sosial politik Turki dalam satu dekade terakhir. Realitas bahwa Erdogan memperkenalkan model sekularis Islam yang masih memegang teguh sekularisme mengisyaratkan pembenaran atas konsepsi ilmuwan politik dari Universitas Columbia di Amerika, Alfred Stepan. Dalam tesisnya 'Twin Tolerations', Stepan menyatakan bahwa Islam dalam konteks politik kekinian dapat berdiri sejajar dengan nilai-nilai sekularisme.

Dialektika Islam politik dan sekularisme dalam ranah sosio-politik Turki, kesimpulannya, telah bergeser menjadi pergulatan yang saling-mengisi. Dalam skala masif, Islam Politik ternyata mampu menterjemahkan sekularisme, bukan menjadikan sekularisme sebagai ancaman ideologi bagi kehidupan Islam Politik itu sendiri. Sintesis antara sekularisme dan Islam Politik dalam konteks demokrasi modern menjadikan Islam sebagai value diterima sebagai acuan dalam membangun tatanan kebangsaan.[M. Syauqillah]




SHARE THIS

Author:

PCI NU Turki atau kepanjangan dari Pengurus Cabang Istimewa Turki, merupakan organisasi sosial keagamaan, yang berpusat di Jakarta, Indonesia. PCI NU Turki juga merupakan wadah Silaturahim dan bertukar pikiran untuk mengimplementasikan Islam yang moderat, progresif dan membumi.

0 comments: